Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Perkuat Kemitraan Lintas Sektor untuk Percepatan Pencegahan dan Pengendalian AIDS, TBC, dan Malaria Tahun 2026

komdigi.co.id

KRAKSAAN — 10 September 2026 Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) di Kabupaten Probolinggo terus diperkuat melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo mendorong penanganan ketiga penyakit tersebut tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan bagian dari agenda pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dua rapat koordinasi Penguatan Forum Kemitraan untuk Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (PP ATM) digelar secara beruntun di Ruang Pertemuan Utama Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo. Rapat pertama membahas kemitraan berbasis anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nonkesehatan serta mitra nonpemerintah, termasuk dunia usaha dan lembaga kemanusiaan, pada Rabu (9/9/2026). Selanjutnya, rakor penguatan forum kemitraan berbasis sumber pendanaan desa dilaksanakan pada Kamis (10/9/2026).

Rakor pertama dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan OPD terkait, PMI, Baznas/Lazismu, Forum CSR, Komisi Penanggulangan AIDS, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Perumdam Tirta Argapura, Perusda Rengganis, PT Sampoerna, PT Sasa Inti, Muslimat NU Kabupaten Probolinggo, perwakilan puskesmas, Ikatan Alumni Unair, serta Ikatan Alumni Unibraw. Sementara rakor kedua berlangsung secara hybrid, dihadiri langsung oleh Dinas Kesehatan, Bapelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Pemerintahan, perwakilan kecamatan dan desa, serta diikuti secara daring oleh perangkat desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, Fandhi Putra, dengan kehadiran Program Coordinator Adinkes Jatim Regional 2, Christiana Indah Wahyu Widayati.

Dalam arahannya, Fandhi Putra menegaskan bahwa penanganan AIDS, TBC, dan Malaria harus ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan manusia dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dampak dari ketiga penyakit tersebut tidak terbatas pada aspek kesehatan semata, melainkan juga berkaitan erat dengan peningkatan angka kemiskinan, penurunan produktivitas masyarakat, penurunan kualitas sumber daya manusia, hingga beban ekonomi keluarga dan pembiayaan daerah.

"Pencegahan dan pengendalian ATM harus menjadi bagian dari agenda pembangunan manusia. Dampaknya dirasakan tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga terhadap kemiskinan, produktivitas masyarakat, kualitas SDM, ketahanan keluarga, dan pembangunan sosial ekonomi daerah," ujar Fandhi.

Fandhi juga menekankan pentingnya pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyusun kebijakan dan menentukan sasaran intervensi. Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) diharapkan dapat membantu memetakan kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan secara lebih tepat sasaran.

Selain itu, program penanggulangan ATM tidak boleh berhenti pada lingkup tugas Dinas Kesehatan saja. Seluruh OPD diminta mengidentifikasi ruang kontribusi sesuai tugas dan fungsinya, serta mengintegrasikan upaya tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah.

Dari sisi pembiayaan, Bapelitbangda mendorong diversifikasi sumber pendanaan. Penanganan ATM tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada APBD sektor kesehatan, melainkan dapat didukung melalui alokasi dari berbagai OPD, program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (CSR) perusahaan, dana zakat dari Baznas, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga kemasyarakatan dan organisasi nonpemerintah.

"Dunia usaha adalah mitra pembangunan. Program CSR diharapkan diarahkan pada kebutuhan nyata berbasis data, termasuk kepada masyarakat terdampak maupun masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan, sesuai dengan hasil pemetaan yang telah disusun," jelasnya.

Lebih lanjut, Fandhi berharap keberadaan forum kemitraan tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi menghasilkan keluaran yang konkret. Setiap pertemuan harus menghasilkan pemetaan masalah dan sasaran, pembagian peran yang jelas, daftar kegiatan prioritas, sumber pendanaan, jadwal pelaksanaan, serta penanggung jawab dari setiap kegiatan yang disepakati.

Melalui penguatan kemitraan ini, diharapkan penanganan AIDS, TBC, dan Malaria di Kabupaten Probolinggo dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan tepat sasaran, dengan melibatkan seluruh kekuatan pembangunan sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing pihak.

Penulis : Pimred

Editor : Tim komdigi info